Keadilan Sejahtera atau Keadilan Kebijaksanaan

KEADILAN SEJAHTERA ATAU KEADILAN DAN KEBIJAKSANAAN

(Refleksi tentang Arti Sebuah Nama Lembaga dengan Falsafah Pancasila)

Maaf jika logika saya salah, biasanya suatu nama lembaga atau perkumpulan dibuat mencerminkan tujuan yang akan dicapainya. Misalnya saya menyarankan pemberian nama majlis taklim yang saya asuh di sebuah tempat dengan nama “Al-Fudhala” itu dengan maksud jamaah pengajian yang mengikuti majlis taklim tersebut kelak menjadi orang-orang yang utama, berkualitas tinggi dalam pandangan Allah Swt.. Sehingga membentuk orang-orang yang utama itu secara otomatis menjadi visi majlis taklim.

Selanjutnya pengurus majlis taklim “Al-Fudhala” menyusun draff kebijakan-kebijakan berupa aturan-aturan main majlis tersebut untuk ditetapkan sebagai AD/ARTnya. Kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat tentunya tidak boleh menyimpang dari visi membentuk jamaah yang utama dan berkualitas tinggi di hadapan Allah Swt. AD/ART dan aturan-aturan lainnya yang digunakan untuk menjalankan majlis taklim dalam rangka menuju visi tersebut menjadi missi yang harus dilaksakan oleh semua orang atau jamaah yang terlibat dalam majlis.

Apabila saya benar memberikan arahan memberikan nama, membentuk visi, missi dan aturan-aturan mainnya, kemudian semua orang yang terikat dengan majlis taklim “Al-Fudhala” berkenan dengan senang hati menjalankannya,  niscaya cita-cita mengantar jamaahnya menjadi orang-orang yang utama dan berkualitas di hadapan Allah Swt. akan terwujudkan.

Bagaimana dengan Keadilan Sejahtera atau Keadilan Kebijaksanaan? Menurut logika saya akan lebih tepat dengan Keadilan Kebijaksanaan dengan dua argumen sebagai beriku:

1.         Keadilan semestinya dipasangkan dengan sosial (masyarakat). Keadilan akan menjadi pondasi dalam membentuk masyarakat yang berbudaya tinggi apabila dapat ditegakkan dalam semua lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika keadilan sudah ditegakkan apalagi sudah menjadi budaya bangsa, maka rakyat akan merasa aman dan dilindungi hak-haknya. Biarkan mereka mencari kesejahteraannya masing-masing, lembaga cukup mendorong mereka untuk terus berinvestasi kebaikan. Dan serahkan kesejahteraan mereka sepenuhnya kepada Allah Swt. Sang Penentu nasib manusia. Karena kesejahteraan itu bagian dari nasib manusia yang hanya bisa dipelajari, dianalisis dan diusahakan, sementara keputusannya ada dalam kuasa Sang Penentunya. Bayak kejadian orang memperjuangkan kesejahteraan orang lain alih-alih yang diperjuangkan kesejahteraannya sendiri. Kenapa? Karena salah visi dan keyakinan, mereka yakin kalau kesejahteraan itu bersifat materi dan didapat dengan kerja kesas meski dengan melakukan apa yang dilarang oleh Dzat yang Memberi kesejahteraan itu. Visi dan keyakina hidup itu salah, yang benar kesejahteraan yang hakiki itu didapatkan oleh seseorang setelah melakukkan hal yang benar dan bermanfaat, sesuai dengan ridha-Nya.

2.         Keadilan semestinya dipasangkan dengan Kebijaksanaan. Adil belum sempurna jika belum berpasangan dengan bijaksana. Seorang yang mengendarai mobilnya melewati rambu lalu lintas lampu hijau itu benar dan berarti ia adil, tetapi kalau tiba-tiba ada ambulance yang membawa pasien yang darurat lalu ia tidak mau mengalah ia tabrak ambulance itu, maka ia belum bijaksana, masih egois (mengambil kebutusan berdasarkan kepentingannya sendiri tidak peduli orang lain yang lebih berhak).  Yang terjadi sekarang mengatas namakan kepentingan bersama. Bersama yang mana? Golongannya sendiri?

Memang nama Keadilan Kebijaksanaan kedengarannya masih janggal, tapi menurut saya filosofinya Pancasila banget. Visinya sulit dibelokkan oleh iblis dalam rangkan untuk kepentingan pribadi dibandingkan dengan keadilan sejahtera. Karena dengan kata kebijaksanaan itu secara jelas tidak dibenarkan bersikap egois dalam mengambil kebijakan (keputusan) dibanding dengan sejahtera yang masih umum yang bisa jadi untuk dirinya sendiri atau golongannya. Wallahu ‘Alam bi ash-Shawab.